Home / Pemerintahan-Politik

Jumat, 20 November 2026 - 15:55 WIB

Magetan Kekurangan 5.200 ASN.

ASN Dilingkup Pemkab Magetan. ( Ist/MagetanToday).

ASN Dilingkup Pemkab Magetan. ( Ist/MagetanToday).

MAGETAN TODAY – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan mengusulkan sebanyak 11 formasi tenaga medis pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2026.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Magetan, Masruri, mengatakan usulan itu terdiri dari 7 dokter spesialis, 2 dokter gigi dan 2 dokter umum.

Dikatakan Masruri, penetapan kebutuhan formasi itu telah dikirim kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), namun hingga kini belum ada penetapan maupun jawaban resmi.

Kepala BKPSDM Magetan memastikan setelah persetujuan keluar, teknis pelaksanaan rekrutmen akan diatur dan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Baca juga :   Kejari Magetan Musnahkan Ribuan Barang Bukti Kejahatan.

“ Kalau belum ada petunjuk teknis secara resmi, kami belum berani berkomentar apa-apa. Biasanya penyampaian penetapan kebutuhan formasi di tiap instansi dilakukan secara serentak,” ujarnya, Jumat (20/11).

Terkait tidak adanya usulan formasi lain selain tenaga medis, Masruri menyebut hal tersebut berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen pada 2027.

Menurutnya, belanja pegawai di Magetan saat ini sudah melampaui batas 30 persen sehingga pengadaan pegawai harus dilakukan secara sangat selektif dan mendesak.

Meski demikian, Masruri mengungkapkan bahwa berdasarkan perhitungan Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab ABK), idealnya kebutuhan pegawai di Kabupaten Magetan sebanyak 15 ribu ASN.

Baca juga :   Magetan Siaga Darurat Kekeringan dan Karhutla.

“ Salah satu faktor yang memengaruhi bertambahnya kebutuhan jabatan fungsional (JF) di instansi adalah adanya penyetaraan JF yang menuntut ketersediaan jenjang mulai dari ahli pertama, ahli muda, hingga ahli madya,” imbuhnya.

Sementara itu, jumlah pegawai yang ada saat ini mencakup PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu berada di kisaran 9.800 orang.

Untuk menyiasatinya sembari menunggu aturan dan kemampuan anggaran, pemkab berupaya memaksimalkan sumber daya manusia yang ada.

Share :

Baca Juga

Pemerintahan-Politik

Suprawoto Berhasil Pertahankan Tradisi WTP.

Pemerintahan-Politik

PPKM Darurat, Kegiatan Dewan Digelar Virtual.

Pemerintahan-Politik

Bupati Larang PNS Hutang Di BPR Syariah.

Pemerintahan-Politik

Dewan Minta Dinsos Segera Cairkan BST 2.085 Warga Miskin.

Pemerintahan-Politik

Pengelola THM Janji Patuh Protokol Kesehatan.

Pemerintahan-Politik

Kasak – Kusuk Proyek Pasar Baru, Disperindag Mediatori Pihak Terkait.

Pemerintahan-Politik

Proyek Jembatan Karas – Sukomoro Diterjang Banjir

Pemerintahan-Politik

Pansel Buka Lowongan Direktur Keuangan, Direktur Teknik PDAM Pilih Mundur.
error: