MAGETAN TODAY – Kebijakan moratorium pendirian toko modern berjaringan di Kabupaten Magetan mulai dipertanyakan.
Meski Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magetan menegaskan bahwa aturan pembatasan masih berlaku, namun faktanya dilapangan justru memunculkan tanda tanya dari masyarakat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, toko modern dengan identitas visual menyerupai waralaba terlihat beroperasi di wilayah Kecamatan Sukomoro.
Keberadaan gerai baru ini kian janggal setelah dicermati melalui struk belanja, di mana terdapat layanan transaksi tertulis nama salah satu brand toko waralaba.
Salah seorang warga Kecamatan Sukomoro mengungkapkan bahwa toko tersebut baru beroperasi sekitar dua bulan terakhir dan langsung menarik minat pembeli di kawasan tersebut.
“Baru buka, ramai juga pembelinya,” ujar warga setempat, Minggu (15/11).
Sebelumnya, DPMPTSP Kabupaten Magetan menegaskan bahwa Peraturan Bupati (Perbup) Magetan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penghentian Penerbitan Izin Usaha Toko Modern Berjaringan masih berlaku efektif hingga saat ini.
Moratorium yang tertuang dalam Pasal 1 Perbup 51/2018 tersebut diterapkan dengan tujuan utama untuk membatasi ekspansi toko modern berjaringan.
Kebijakan ini dimaksudkan agar jumlah gerai tetap terkendali di angka 40 unit, demi memberikan ruang perlindungan bagi kelangsungan pasar tradisional dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.
Kendati demikian, fakta di lapangan memunculkan kesan bahwa aturan moratorium terkesan lemah dalam penegakannya,sehingga menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat terkait efektivitas pengawasan dari instansi berwenang.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala DPMPTSP Kabupaten Magetan, Benny Adrian, dikonfirmasi mengenai kepastian status hukum dan kejelasan perizinan toko tersebut melalui kunjungan lapangan, belum memberikan respons maupun jawaban resmi.
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk melakukan pengecekan langsung dan memberikan kejelasan status perizinan agar aturan yang telah ditetapkan dapat ditegakkan secara adil dan transparan









