Magetan Today
Polemik program Kredit Usaha Kelompok Mandiri (KUKM) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPP dan PA) Kabupaten Magetan yang jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur ternyata diamati Kejaksaan negeri (Kejari) Magetan.
Uang negara yang dijalankan Pemkab Magetan melalui program Keluarga Berencana (KB) senilai Rp 5 Miliar sejak tahun 1994 tersebut, kini menjadi perhatian lembaga antirasuah setelah jadi temuan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Perhatian Adhyaksa semakin dalam, setelah ada informasi program yang didanai APBN dan APBD tersebut masih ada yang belum tertagih kurang lebih Rp 300 juta. ” Ini adalah uang negara, harus ada tindak lanjut,” kata Agustinus Gabriel Rante Ubleeuw, Kasi Perdata Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Magetan, Jumat (11/9).
Menurut Gabriel, terkait program KUKM Kabupaten Magetan ada dua aspek yang akan dipelajari oleh Kejaksaan yakni Pidana dan Perdata. ” Pidananya kalo dari pengurus kelompok nyata-nyata dana tidak digulirkan sebagaimana mestinya dan perdatanya apabila kreditur tidak memiliki lagi kemampuan membayar atau wanprestasi atas pinjaman dari dana tersebut,” jelas Kasi Datun Kejari Magetan.
Sebagai informasi, program KUKM Dinas PPKBPP dan PA Kabupaten Magetan senilai Rp 5 Miliar jadi temuan BPKP Jawa Timur, karena dinilai tidak sesuai regulasi. Dampaknya, anggaran sebesar Rp 4,6 Miliar kini harus parkir di Kas daerah.
Anggaran miliaran rupiah tersebut tidak bisa diotak – atik eksekutif sebelum ada regulasi yang benar terkait pemanfaatannya.
Sedangkan Dinas PPKBPP dan PA Kabupaten Magetan terus berupaya menuntaskan tunggakan senilai Rp 300 juta lebih yang saat ini masih berada di kantong kreditur.
