Home / Pemerintahan-Politik / Peristiwa

Rabu, 4 Maret 2020 - 15:04 WIB

Honorer Minta SK, DPRD dan Pemkab Takut UU 5/2014.

Ketua DPRD Magetan, Sujatno, Terima Honorer Magetan. (Norik/Magetan Today).

Ketua DPRD Magetan, Sujatno, Terima Honorer Magetan. (Norik/Magetan Today).

Magetan Today
Puluhan Tenaga Honorer di Kabupaten Magetan menyampaikan aspirasinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan, Rabu (4/3).

Mereka berharap, Legislator mendukung sejumlah tuntutan kepada Pemerintah kabupaten (Pemkab) Magetan, salah satunya Surat Keputusan (SK) yang diteken Bupati Magetan.

Puluhan Tenaga Honorer Kategori II (dua) dan Non Kategori tersebut, diterima Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Sujatno, Ketua Komisi A, Suwarno serta sejumlah anggota Komisi A DPRD Kabupaten Magetan diruang serbaguna kantor DPRD Kabupaten Magetan.

Sedangkan dari eksekutif, tampak hadir Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Magetan, Suwata serta perwakilan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Magetan, Nunuk, Kepala bidang (Kabid) Pengadaan Pensiun dan Informasi.

Menjawab aspirasi honorer, terkait SK, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan berpedoman pada Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut UU tersebut, hanya ada dua jenis status kepegawaian secara nasional, yaitu PNS dan PPPK. ” Kita berpedoman pada UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN saja, agar tidak menabrak aturan,” jelas Sujatno, Rabu ( 4/3).

Hal senada diungkapkan Kepala Dikpora Kabupaten Magetan, Suwoto. Menurutnya tenaga honorer di Kabupaten Magetan dapat memahami sikap Pemkab Magetan yang tidak mengeluarkan SK karena dapat bertabrakan dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN. ” Jangan ajak kami menabrak aturan, karena sesuai UU tidak diperbolehkan,” tegas Suwoto.

Share :

Baca Juga

Peristiwa

Rumah Warga Ringinagung Dijebol Longsor.

Pariwisata

Penutupan THM Dan Obyek Wisata Diperpanjang.

Hukum & Kriminal

Kejar Proyek Fiktif Baleasri, Penyidik Bakal Periksa Pejabat Pemkab Magetan

Pariwisata

Bupati Tunjuk BS Jadi Kepala Dinas Pariwisata

Kesehatan

Dewan Divaksin Pencegah Covid-19.

Pemerintahan-Politik

Proyek Mal Pelayanan Publik Gagal Lelang

Pemerintahan-Politik

Kontraktor Proyek Kantor RSUD Didenda Rp 6,8 Juta Per hari.

Hukum & Kriminal

Polisi Gagalkan Pengiriman Arjo Dari Bekonang.
error: