Magetan Today.
Bola panas kasus carut-marut pengunaan smoking area di lingkup Pemkab Magetan terus membara.
Paska Wakil Ketua DPRD Magetan, Suratman, angkat bicara terkait alih fungsi ruang khusus merokok, kini giliran Ketua DPRD Magetan, Karmini, mempersoalkan sanksi denda untuk Kepala Lembaga atau Badan, penabrak Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
“Dalam Perda sudah jelas, buka Pasal 13 ayat 3, Denda untuk Pimpinan Rp 50 Juta,” kata Karmini, Ketua DPRD Magetan, Selasa (4/9).
Ketua menyesalkan, Perda KTR terkesan diacuhkan oleh Pimpinan OPD dilingkup Pemkab Magetan, padahal Perda KTR merupakan produk hukum yang ditandangani Bupati dan Sekda Magetan tertanggal 15 Agustus 2017.” Anggaranya besar, pembahasan memakan waktu dan tenaga, giliran sudah jadi malah tidak digubris,” tegas Politisi PDI Perjuangan tersebut.
Karmini mendukung denda Rp 50 juta Kepada Kepala Lembaga atau Badan, yang terbukti melanggar Peraturan daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang telah disahkan DPRD Magetan 14 Agustus 2017 lalu. ” Kami dukung Denda tersebut, agar jera, tapi kalau berani diterapkan,” pungkas Sekretaris DPC PDI Perjuangan Magetan tersebut.
Diberitakan sebelumnya, smoking area di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Magetan alih fungsi menjadi toko dan foto copy. Padahal praktik tersebut menabrak Perda KTR serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.
