Home / Pemerintahan-Politik / Peristiwa

Jumat, 3 Mei 2019 - 16:14 WIB

Pansus LKPJ Sebut PemKab Terkena “SiLPA TRAP”.

Ketua DPRD Magetan, Karmini Serahkan Laporan Pansus LKJP Bupati TA 2018 Kepada Wabup Magetan, Nanik Endang Rusminiarti. ( Norik/Magetan Today)

Ketua DPRD Magetan, Karmini Serahkan Laporan Pansus LKJP Bupati TA 2018 Kepada Wabup Magetan, Nanik Endang Rusminiarti. ( Norik/Magetan Today)

Magetan Today
Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD) Magetan Tahun 2018 yang mencapai Rp 292, 007,628,569,- menjadi bulan – bulanan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Magetan Tahun Anggaran 2018.

Melalui Laporanya, Sekretaris Pansus LKPJ Bupati TA 2018, Dwi Aryanto, mengurai permasalahan SiLPA APBD Magetan yang membengkak dua kalilipat dibanding TA 2017. Tahun 2017 SiLPA APBD Magetan sebesar Rp 163,288,961,483,-.

Bagi Legislator, membengkaknya SiLPA APBD Magetan Tahun 2018 bukan bagian dari efisien belanja yang dilakukan PemKab Magetan, namun lebih tidak mampunya eksekutif menyerap anggaran yang telah disetujui kalangan Dewan. ” Bukan efisiensi menurut saya, permasalahan yang nyata, PemKab tidak mampu menyerap,” kata Karmini, Ketua DPRD Magetan, Jumat (3/5).

Menurut Karmini, yang paling dirugikan dengan membengkaknya SiLPA APBD adalah rakyat. ” Harusnya rakyat Magetan menikmati belanja APBD baik Infrastruktur, Layanan Kesehatan, Pendidikan, serta belanja lain yang bersumber dari APBD Magetan,” jelas Ketua Dewan.

Pansus LKPJ Bupati menyebut dalam laporanya, PemKab Magetan terjerat SiLPA Trap atau jeratan SiLPA. ” Karena SiLPA tinggi, APBD Magetan menjadi tidak sehat,” ujar Dwi Aryanto, Sekretaris Pansus, dalam laporanya dihadapan Sidang Paripurna DPRD Magetan dengan agenda Penyampaian Keputusan DPRD Tentang Rekomendasi LKPJ Bupati Magetan Tahun 2018, Jumat (3/5).

Share :

Baca Juga

Peristiwa

Supercar Porsche WNA Jepang Hancur Tabrak Pohon.

Pemerintahan-Politik

Muncul Anggaran Dobel Pengelolaan Sampah DLH.

Pemerintahan-Politik

Kompetensi Calon Sekda Diuji BKD Jatim.

Pemerintahan-Politik

Dihadapan Dewan dan Pemkab, Honorer Minta SK hingga THR

Pemerintahan-Politik

Atasi Cipratan Air, Disperindag Usulkan Rp 200 Juta.

Hukum & Kriminal

Kejaksaan Ingatkan PPK, Dampak Denda Proyek!

Pemerintahan-Politik

Kadis TPHP dan KP ; Bantuan Benih Padi Gratis.

Pariwisata

Selama Ramadhan, Pemkab Magetan Larang Karaoke Operasional.
error: