Home / Hukum & Kriminal / Peristiwa

Sabtu, 13 Oktober 2018 - 10:28 WIB

Joko Suwigyo Nahkodai IPHI Jatim.

Ketua DPD IPHI Jatim, Joko Suwigyo.

Ketua DPD IPHI Jatim, Joko Suwigyo.

Magetan Today
Musyawarah Daerah Luar Biasa ( Musdalub) Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) yang digelar di Sarangan, Kabupaten Magetan, menetapkan Joko Suwigyo, sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IPHI Jawa Timur, periode 2018-2023, Sabtu (13/10).

Posisi Joko Suwigyo menggantikan Rakhmat Santoso yang terpilih sebagai Ketua Umum pada Musyawarah Nasional (Munas) Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) periode 2018-2023 yang digelar di Surabaya, 15 Agustus lalu.

Joko Suwigyo sebelumnya menjabat Sekretaris sekaligus Pelaksana tugas (Plt) DPD IPHI Jatim, paska Rakhmat Santoso terpilih sebagai Ketua Umum. ” Solidaritas antar anggota IPHI akan semakin kita kuatkan, selain peningkatan profesionalisme Advokat,” kata Joko Suwigyo, Sabtu ( 13/10).

Joko berjanji, IPHI akan memberikan dedikasi kepada masyarakat melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH).” Selain profit, LBH IPHI Jawa Timur akan kami dedikasikan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum,” ujar Ketua terpilih.

Disisi lain, Joko Suwigyo mengaku memilih Kabupaten Magetan sebagai lokasi Musdalub IPHI Jawa Timur, karena pesona wisata serta hawa dingin Lawu. ” Kita pilih Magetan karena pesona wisatanya, selain itu memang kita belum pernah adakan acara di Magetan,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Dewan Kehormatan DPP IPHI, Abdul Malik, berharap, Joko Suwigyo dapat mempersatukan seluruh Advokat dalam organisasi IPHI. ” IPHI adalah Organisasi besar, anggotanya menyebar diberbagai organisasi advokat, ” pungkasnya.

Share :

Baca Juga

Pemerintahan-Politik

Dewan : Pj Sekda Penting!

Peristiwa

14 Hari, Pemudik Tidur Diruang Isolasi Desa.

Pemerintahan-Politik

2 KPPS Gugur, Ketua Dewan Ungkapkan Rasa Belasungkawa

Pemerintahan-Politik

Ragukan Status Galian C, Kabag SDA Minta Rakyat Datangi Kantornya.

Peristiwa

Sosok Kartini Tangguh Di Pasar Sayur Magetan.

Hukum & Kriminal

Denda Rp 50 Juta Bagi Pejabat Pelanggar Perda KTR.

Pemerintahan-Politik

Dihadapan Dewan dan Pemkab, Honorer Minta SK hingga THR

Pemerintahan-Politik

312 Honorer K2 Diminta Tunggu Seleksi PPPK.
error: