Magetan Today
Meski Pemerintah kabupaten (Pemkab) Magetan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018, bukan berarti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Jawa Timur untuk Pemkab Magetan sempurna tanpa cela.
Data yang dihimpun Magetan Today, BPK Perwakilan Jawa Timur, menemukan ketidakpatuhan Pemkab Magetan atas perundang – undangan terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Lahan sejumlah 407 bidang atau seluas 2.771,419 M2 dengan nilai Rp 1,849,131, 045 yang dimanfaatkan pihak ketiga diduga cacat hukum. Pasalnya BPKP Jawa Timur menemukan jika pemanfaatan lahan ratusan hektar tersebut tanpa perjanjian dan penggunaan langsung tanpa dasar hukum.
Atas temuan tersebut, BPKP Jawa Timur meminta Bupati Magetan, mendata ulang tanah Eks bengkok Kelurahan secara menyeluruh.
Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magetan, Suci Lestari, mengaku bakal menggelar rapat dengan Tim Anggaran, terkait temuan BPK Perwakilan Jawa Timur tersebut. ” Besok baru akan dirapatkan dengan Tim Anggaran terkait temuan BPKP Jawa Timur,” kata Suci Lestari, Senin (27/5).
Terkait temuan pengelolaan 407 bidang lahan Pemkab Magetan tersebut, Suci Lestari, mengaku mendapatkan pemberitahuan dari Kepala Inspektorat, Mei Sugihartini. ” Sudah diberi tahu oleh Inspektorat, akan kita tindak lanjuti,” pungkas Kepala BPPKAD Kabupaten Magetan.
