Magetan Today
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan terancam mengalami krisis pejabat eselon II (dua) . Saat ini tercatat, 15 jabatan Kepala Dinas hanya dihuni Pelaksana tugas (Plt) yang dirangkap Kepala OPD yang tersisa.
Selain, jabatan Kepala dinas, sejumlah kursi Kepala Bagian (Kabag) juga dirangkap oleh Kepala bagian lain yang ada. Disisi lain, semester awal tahun 2019, sejumlah Kepala Dinas serta Kabag dipastikan pensiun.
Data yang dihimpun Magetan Today, Staf Ahli Bidang SDM, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Hukum, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan serta Kepala BKD bakal pensiun semester awal 2019.
Bupati Magetan yang baru, juga bakal terganjal Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dijelaskan pada pasal 162 ayat (3), Gubernur, Bupati, atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.
Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Magetan, Bambang Trianto, berharap rekomendasi pelantikan 13 pejabat seleksi lelang jabatan segera diturunkan Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo. ” Semoga rekomendasi Mendagri segera turun, setelah pelantikan Bupati, 20 September mendatang,” kata Bambang Trianto, Selasa (28/8).
Diungkapkan Bambang Trianto, pihaknya memastikan Bupati baru, akan dapat melantik pejabat dilingkup Pemkab Magetan meski menabrak UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. ” Selama ada ijin tertulis dari Mendagri, Bupati baru bisa melantik,” pungkas Sekda Magetan.
