 |
| Joko Suyono, Ketua DPRD Magetan |
Magetan Today
Data warga miskin di Kabupaten Magetan yang dilontarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Magetan sebanyak 69. 420 penduduk periode Maret 2017, memancing reaksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Magetan.
Ketua DPRD Magetan, Joko Suyono, mengaku belum mendapat laporan resmi dari Pemkab Magetan terkait data yang dihasilkan BPS Magetan tersebut.” Laporan resmi belum masuk kepada kita, namun kami akan koordinasi dengan BPS Magetan terkait hasil survei tersebut,” kata Ketua Dewan, Rabu (15/11).
Dikatakan Joko, kemiskinan merupakan masalah utama sebuah daerah. Legislatif akan koordinasi dengan eksekutif, terkait masalah krusial tersebut.” Dewan akan memanggil satuan kerja terkait, mulai Dinas Sosial serta Bagian Kesejahteraan rakyat (Kesra) untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di Kabupaten Magetan,” tegasnya.
Menurut Ketua Dewan, kasus kemiskinan di Kabupaten Magetan sebenarnya dapat diselesaikan tingkat desa, pasalnya anggaran yang mengalir ke desa se-Kabupaten Magetan kurang lebih 200 miliar per tahun.” Kemiskinan sebenarnya dapat diselesaikan mulai tingkat desa, karena dana yang mengalir ke desa sangat besar,” ujar Joko Suyono.
Sebagai informasi, dalam setahun sedikitnya dana Rp 200 Miliar mengalir ke Kabupaten Magetan untuk diteruskan ke 207 desa, mulai dari DD sebesar Rp 196 Miliar, ADD sebesar Rp 96 Miliar serta Bagi hasil pajak sebesar Rp 5 Miliar. Rata- rata per desa menerima anggaran Rp 1,3 Miliar hingga Rp 1,4 Miliar per tahun.
Diberitakan sebelumnya, BPS Magetan merilis hasil sensus ekonomis nasional (Susenas )2016, dari jumlah penduduk Kabupaten Magetan periode Maret 2016 sebanyak 684.053 jiwa sebesar 11.03% hidup dalam kemiskinan. ” Hasil Susenas tahun 2016, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magetan mencapai 69.420 orang atau 11,03% dari total jumlah warga,” kata Maulan, Kepala Seksi Statistik Sosial, BPS Kabupaten Magetan, Senin (6/11).
