Home / Pemerintahan-Politik / Peristiwa

Selasa, 17 November 2020 - 14:24 WIB

Kesempatan Jabatan Ganda PNS Eselon II Di BPRS Magetan Terbuka!

Logo PT. BPR Syariah Magetan.

Logo PT. BPR Syariah Magetan.

Magetan Today
Sejumlah pejabat eselon II (dua) dilingkup Pemerintah kabupaten (Pemkab) Magetan saat ini memiliki kesempatan memangku jabatan ganda dalam karirnya.

Selain posisi empuk dilingkup Pemkab Magetan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) level eselon II dapat menjabat sebagai Komisaris di PT. BPR Syariah Magetan.

Panitia seleksi (Pansel) calon Komisaris PT. BPR Syariah Magetan yang diketuai Sekretaris daerah (Sekda) Magetan tersebut memberi ruang untuk PNS eselon II menjabat Komisaris PT. BPR Syariah Magetan.

Kepala bagian Administrasi Perekonomian Setdakab Magetan, Kartini, mengamini satu posisi Komisaris PT. BPR Syariah Magetan untuk PNS eselon II lingkup Pemkab Magetan. ” Benar,” jawab Kartini, Sekretaris Pansel calon Komisaris PT. BPR Syariah Magetan, Selasa (17/11).

Durasi waktu jabatan Komisaris BUMD Pemkab Magetan tersebut juga lumayan panjang yakni 5 tahun. ” Masa jabatan lima tahun,” jelas Kartini.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Magetan, Masruri, membeber jika jumlah PNS eselon II yang dimiliki Pemkab Magetan saat ini sebanyak 24 pejabat. Sedangkan yang berusia dibawah 55 tahun sebanyak 18 orang. ” Jumlah PNS eselon II dibawah 55 tahun ada 18 orang,” ungkap Kepala BKD Magetan.

Sementara itu, Ketua Pansel Calon Komisaris PT. BPR Syariah Magetan Hergunadi hingga berita ini diturunkan belum memberikan keterangan terkait kesempatan jabatan ganda untuk PNS eselon II Magetan tersebut.

Share :

Baca Juga

Pariwisata

Diterjang Badai, PKL Sarangan Lumpuh.

Pemerintahan-Politik

365 Hari DPRD Magetan Mengabdi.

Kesehatan

Semangat Harganas Ke-28, Magetan Komitmen Cegah Stunting.

Hukum & Kriminal

Pekan Ini, Camat Ngariboyo Era 2017-2018 Diperiksa Kejaksaan.

Pariwisata

Ke Magetan, Telaga Sarangan Jadi Jujugan Wisatawan.

Pendidikan

Info Pelajar Magetan, Ekstrakurikuler Pramuka Tak Lagi Wajib, Berikut Aturanya.

Pemerintahan-Politik

PNS Luar Wilayah Boleh Ikut Lelang Jabatan Kepala Dinas.

Pemerintahan-Politik

Duit Desa Rawan Jadi Obyek Politik.
error: