 |
| Jubir Fraksi PKB, Ratno, menyampaikan PU fraksi PKB |
Magetan Today
Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan, menyoroti kinerja Eksekutif terkait berbagai permasalahan yang saat ini terjadi di Kabupaten Magetan.
Sejumlah polemik diangkat fraksi-fraksi DPRD Magetan dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi – fraksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Magetan tahun 2018,Rabu ( 22/11).
Eksekutif jadi bulan- bulanan fraksi DPRD Magetan, mulai lambatnya penyerahan R-APBD ta 2018, molornya pengumuman tarif air minum, tingginya angka kemiskinan serta sejumlah persoalan lain yang kini terjadi di Kabupaten Magetan.
Catatan magetantoday, fraksi Karya Pembangunan Nurani (KPN), fraksi PAN, fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat serta Fraksi PKB melontarkan kritik tegas lambatnya kinerja eksekutif terkait penyerahan KUA PPAS dan R-APBD Magetan tahun anggaran 2018.
Juru bicara ( Jubir) fraksi PDI Perjuangan, Suyatno, mengatakan jika keterlambatan penyerahan KUA PPAS dan R-APBD tahun 2018 membuat legislatif kalang kabut.” Pembahasan mulai tingkat Komisi, Fraksi hingga Pansus terkesan terburu- buru dan dipaksakan akibat lambatnya penyerahan KUA PPAS dan R-APBD oleh eksekutif,” ujar Politisi PDI Perjuangan tersebut.
Selain melontarkan pandangan umum lambatnya penyerahan KUA PPAS dan R-APBD, isu kenaikan tarif PDAM juga diangkat sejumlah fraksi DPRD Magetan. ” Saya tidak menemukan angka apapun di KUA PPAS dan R-APBD tahun anggaran 2018 terkait PDAM, apa yang dipikirkan saudara Bupati,” kata Ratman, Juru Bicara Fraksi KPN, Rabu (22/11).
Fraksi KPN mendesak Bupati segera mengumumkan nasib 68.394 rakyat Kabupaten Magetan yang menjadi pelanggan PDAM Lawu Tirta Magetan. ” Intinya hanya dua jawaban, setuju apa menolak,” ungkap Ratman dihadapan Bupati Magetan dan hadirin sidang paripurna.
Bupati Magetan, Sumantri, menolak memberikan keterangan kepada wartawan, terkait PU fraksi DPRD Magetan atas kinerja eksekutif yang dinilai lamban.” No coment,” ucap Bupati singkat.
