Home / BERITA UPDATE / HUKUM & KRIMINAL

Kamis, 17 September 2020 - 15:28 WIB

Perda Sapujagat Bakal Diperkuat.

Hergunadi, Sekda Magetan. (Norik/Magetan Today)

Hergunadi, Sekda Magetan. (Norik/Magetan Today)

Magetan Today
Payung hukum untuk menerapkan sanksi administrasi pada pelanggar protokol kesehatan ditengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) kini tengah digodok oleh Pemerintah kabupaten (Pemkab) Magetan.

Peraturan daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibumas) bakal dirubah untuk memasukan sanksi pelanggar protokol kesehatan Covid-19.

Bagian Hukum Sekretariat daerah kabupaten (Setdakab) Magetan menargetkan, tahun ini perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2014 rampung dikerjakan. ” Semoga dalam waktu dekat dapat disodorkan kepada DPRD Magetan,” kata Hergunadi Sekda Magetan melalui Joko Risdiyanto, Kabag Hukum Setdakab Magetan, Kamis (17/9).

Saat ini Bagian Hukum tengah meminta masukan kepada Organisasi Perangkat Kerja (OPD) yang terkait Perda Sapujagat tersebut. ” Kita minta masukan dari OPD yang terkait Perda ini,” jelas Kabag Hukum.

Sebagai informasi, Perda Trantibumas atau Perda Sapujagat selama ini menjadi payung hukum Pemkab Magetan untuk menindak pelanggaran yang berpotensi mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Kini, Perda Sapujagat akan mendapat tambahan kewenangan menindak pelanggar protokol kesehatan, mulai sanksi Administrasi, denda hingga pidana

Berita ini 201 kali dibaca

Share :

Baca Juga

BERITA UPDATE

Lagi, 3 Warga Positif Korona.

BERITA UPDATE

Rapid test, 130 Karyawan Dinkes Negatif.

BERITA UPDATE

Kabar Bahagia, 5 Pasien Positif Corona Magetan Sembuh!

BERITA UPDATE

365 Hari, Kang Woto Bersama Bunda Nanik Memimpin Magetan.

BERITA UPDATE

Siapkan Rp 70 Miliar, Khusus Muluskan Jalan.

BERITA UPDATE

Ahli Waris Pahlawan Demokrasi ” Radi Boniran” Terima Santunan Pemprov Jatim.

BERITA UPDATE

Sambut Pemudik, Bupati Terbitkan Surat Edaran.

BERITA UPDATE

Amanah Perbup 32/2020, Petugas Berhak Sita KTP Pelanggar Protokol Kesehatan.
error: