Home / Pemerintahan-Politik / Peristiwa

Selasa, 3 Agustus 2021 - 16:49 WIB

BST Kemensos, Belum Ada KPM Dicoret Karena Data Ganda.

Salah Satu KPM  Penerima BST Kemensos. ( Norik/MagetanToday).

Salah Satu KPM Penerima BST Kemensos. ( Norik/MagetanToday).

Magetan Today
Kurang lebih 20.248 Bantuan Sosial Tunai (BST) telah disalurkan kantor POS Kabupaten Magetan, Selasa ( 3/8).
Sedangkan sisanya 3.451 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditarget selesai dikerjakan Kamis (5/8) besok. ” Kita upayakan bisa maksimalkan penyaluran hingga tanggal 05.08.2021,” kata Sumardi, Kepala Kantor POS Magetan, Selasa (3/8).

Hingga penyaluran hari ini, Sumardi mengaku tidak ada pencoretan KPM dengan alasan menerima bantuan ganda dengan bantuan lain dari pemerintah. ” Belum ada perubahan,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Magetan, Yayuk Sri Rahayu, menegaskan jika Verifikasi dan Validasi (Verval) ada tidaknya data ganda warga penerima BST dengan Bantuan sosial (Bansos) lain berada di kelurahan maupun desa. ” Verval dari desa atau Kelurahan,” ujar Kadinsos Magetan.

Namun, Kadinsos memastikan, KPM yang menerima bansos lain seperti PKH, BPNT, BLT Kelurahan maupun BLT Desa tidak akan menerima BST Kemensos tersebut. ” Karena ganda dgn bansos lain,” jelas Yayuk Sri Rahayu.

Sebagai informasi, Kemensos menyalurkan Bansos senilai Rp 14,2 Miliar untuk BST bagi 23.699 KPM di Kabupaten Magetan. Tiap KPM menerima BST sebesar Rp 600 ribu dengan rincian Rp 300 ribu BST bulan Mei dan Rp 300 ribu BST bulan Juni.

Share :

Baca Juga

Pemerintahan-Politik

Jaga Kerukunan Umat Beragama, Partai Golkar Bagikan Ribuan Kotak Roti Kepada Umat Kristiani

Peristiwa

Proyek Talud (Siluman) Ambrol.

Kesehatan

Pakai PCR Mobile, Hasil Swab Test Covid-19 Diketahui Dalam 4Jam.

Hukum & Kriminal

Spesialis Pencuri Rumah Kosong Dibekuk Buser

Pariwisata

Sarangan Steril Konvoi Lulusan

Peristiwa

Laka Maut Jalur Sarangan, 2 MD.

Pemerintahan-Politik

Polisi Tanam Ratusan Pohon Di Lereng Lawu.

Pemerintahan-Politik

Moratorium Ijin Toko Berjaringan,Dewan Desak Bupati Terbitkan Perangkat Hukum.
error: