MAGETAN TODAY – Masalah infrastruktur jalan di Kabupaten Magetan masih menjadi pekerjaan rumah (PR), Senin ( 12/10).
Tercatat kuranglebih 90 Kilometer jalan daerah rusak tersebar disejumlah wilayah.
Berdasarkan ketentuan mandatory spending, alokasi anggaran untuk belanja infrastruktur publik idealnya mencapai 40 % dari total APBD. Namun, pada APBD 2026 Kabupaten Magetan, porsi yang dialokasikan secara keseluruhan baik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perkim, maupun Dinas-dinas terkait lainnya baru menyentuh angka 29%.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Magetan, Muhtar Wahid, membenarkan kendala keterbatasan anggaran tersebut. “ Mandatory infrastruktur itu 40 persen, di APBD 2026 induk alokasi infrastruktur secara total artinya bukan hanya pada dinas PUPR, melainkan pada dinas Perkim dan dinas lain itu baru 29 persen”, kata Muhtar Wahid disampaikan kepada Memorandum, Selasa (8/9).
Muhtar Wahid mengatakan Kabupaten Magetan memiliki 150 Km jalan tidak mulus pada tahun 2026, namun kini telah berkurang menyisakan sekitar 90 Km jalan yang belum tertangani.
“ Sementara total kerusakan jalan di Magetan mencapai 150 kilometer menyisakan sekitar 90 kilometer yang belum tertangani,” ujar Muhtar Wahid.
Ditengah keterbatasan alokasi anggaran, Dinas PUPR menetapkan sejumlah titik prioritas penanganan untuk memaksimalkan dampak perbaikan jalan bagi masyarakat, antara lain Jalur Gorang- Gareng ke arah Barat (yang hampir tuntas dan menyisakan sedikit pekerjaan di ruas Mojopurno-Carat), serta akses batas Madiun- Geger hingga Ngawi dan Desa Tulung Kawedanan yang merupakan jalur vital perlintasan bus.
Pembenahan ruas jalan di dalam kota, termasuk kawasan depan Yosonegoro. Jalan Samudra (ruas Carat hingga Magetan/Masjid Taqwa) yang tercatat belum tersentuh pelapisan hotmix selama kurang lebih 30 tahun.
Perbaikan dan pengecoran di sejumlah titik rawan seperti Alas Tuwo, Selotinatah, Bendo, Parang, hingga ruas jalan poros desa yang kini dialihkan statusnya menjadi jalan kabupaten.
