Home / Pemerintahan-Politik / Peristiwa

Kamis, 29 Juli 2021 - 12:23 WIB

Bagian Hukum Pastikan, Produk Hukum Pemkab Sesuai UU.

Kabag Hukum, Joko Risdiyanto bersama Kasubag Bantuan Hukum, Muhriyanto dan Arif Rachman, Kasubag Dokumentasi dan Informasi hukum Bagian Hukum Setdakab Magetan. (Ist)

Kabag Hukum, Joko Risdiyanto bersama Kasubag Bantuan Hukum, Muhriyanto dan Arif Rachman, Kasubag Dokumentasi dan Informasi hukum Bagian Hukum Setdakab Magetan. (Ist)

Magetan Today
Bagian Hukum Sekretariat daerah kabupaten (Setdakab) Magetan memastikan jika produk hukum yang dikeluarkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kajian serta analisis atas Peraturan daerah (Perda), Peraturan bupati (Perbup) maupun Keputusan dilakukan secara mendalam dan akurat.” Mulai perancangan, kajian dan analisis kami laksanakan secara detail, agar sesuai dengan Peraturan perundang-undangan,” kata Kepala bagian (Kabag) Hukum Setdakab Magetan Joko Risdiyanto melalui Muhriyanto, Kasubag Bantuan Hukum, Kamis (29/7).

Produk hukum yang dikeluarkan Pemerintah kabupaten (Pemkab) Magetan akan dikawal oleh Bagian Hukum, baik didalam maupun diluar persidangan. ” Tugas Kami jelas, mengamankan produk hukum Pemkab Magetan,” tegas Muhriyanto.

Disisi lain, koordinasi Bagian Hukum dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan terjalin apik. Kedua lembaga Hukum Pemerintah tersebut dalam waktu dekat akan menjalin Memorandum Of Understanding (MoU) terkait penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN). ” Bagian Hukum dan Kejari Magetan dalam waktu dekat sepakat menjalin MoU dalam penanganan Perdata dan TUN,” ungkap Joko Risdiyanto, Kabag Hukum Setdakab Magetan.

Terpisah, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Magetan, Agustinus Gabriel Rante Ubleeuw, mengatakan jika Kejaksaan merupakan Jaksa Pengacara Negara (JPN). ” Tertuang pada pasal 30 ayat 2 UU 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI,” ujar Gabriel, Kasi Datun Kejari Magetan.

Kejari Magetan dapat mewakili Pemerintah daerah didalam dan diluar persidangan pada perkara Perdata dan TUN selama ada Surat Kuasa Khusus (SKK). ” Dibidang perdata dan tata usaha negara dengan surat kuasa khusus dapat bertindak di dalam atau diluar pengadilan atas nama negara atau pemerintah,” jelas Kasi Datun.

Kejaksaan juga dapat menjadi JPN terkait produk hukum yang diterbitkan Pemerintah daerah baik Perda, Perbup maupun Keputusan selama mengantongi SKK. ” Sepanjang ada SKK dari pemerintah daerah untuk mewakili pemerintah baik di dalam atau di luar pengadilan apabila ada gugatan dari pihak lain,” pungkas Gabriel.

Share :

Baca Juga

Peristiwa

Tolak Pagebluk Covid-19, Warga Magetan Sayur Lodeh 7 Warna.

Pendidikan

Kasek SMK Nekat Akui Pemeran Photo Mesum Guru Kelas Teknik.

Pemerintahan-Politik

Bupati Stop Beli Mobdin

Pariwisata

Baru Dipasang, Papan Nama Sarangan Ambruk.

Hukum & Kriminal

Antisipasi Narkoba Jamah ASN, Bakesbangpol Sosialiasi Dampaknya

Pemerintahan-Politik

Ketua Dewan Apresiasi Opini WTP Pemkab Magetan.

Hukum & Kriminal

Kejaksaan Gali Data PBJ Kegiatan Covid-19.

Hukum & Kriminal

Wacanakan Mall Pelayanan, Keamanan PBM Dipertanyakan?
error: